!nsert News || Probolinggo – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, justru menuai sorotan tajam.
Pemkab Probolinggo disorot karena diduga melakukan pembelian sejumlah mobil dinas baru dengan anggaran fantastis, yang mencapai nilai total sekitar Rp 3 Miliar. Aksi ‘bagi-bagi‘ fasilitas mewah ini sontak memicu kritik keras dan tudingan gaya hidup hedonis di lingkungan pejabat daerah.
Data yang tertera pada laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) membeberkan detail pembelian sejumlah kendaraan premium. Di antara mobil dinas baru yang dibeli adalah:
- – Veloz 1.5 MT senilai Rp 857.400.000
- – The All-New SANTA FE Prime 2.5 GDi senilai Rp 702.900.000
- – New Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSA (Non premium color) senilai Rp 1.262.000.000
Jika ditotal, anggaran untuk pembelian kendaraan dinas ini mencapai sekitar Rp 3 Miliar, sebuah angka yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi publik saat ini.
Pejabat Bungkam, Kritik Aktivis Menggema
Pembelian fasilitas mewah ini tidak hanya dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah, tetapi juga melibatkan Dinas PKPP dan Dinas PPKAD. Saat dikonfirmasi, pejabat terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai jumlah pasti dan urgensi pembelian kendaraan dinas baru tersebut.
Yuwanita, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, memilih untuk menunda memberikan keterangan.
“Ngampunten nggih mas, saya lagi kesripahan [berduka], saged di hari kerja nggih ngapunten sebelumnya,” ucapnya pada Minggu (05/10/2025).
Sementara pihak Pemkab memilih bungkam, suara protes keras datang dari aktivis masyarakat.
Lutfi Hamid, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), mengutuk keras kebijakan Pemkab tersebut. Ia menilai pengadaan mobil baru ini sebagai tindakan yang tidak bijak dan tidak mencerminkan kepentingan publik.
“Keterbatasan anggaran dan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat, menyakiti hati rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sementara pejabat justru disibukkan dengan fasilitas kendaraan mewah,” tandas Lutfi Hamid dengan nada tinggi.
Tuntutan Alihkan Dana ke Kebutuhan Mendesak
Lutfi Hamid menegaskan bahwa dana sebesar Rp 3 Miliar seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung menyentuh hajat hidup masyarakat. Sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas, menurutnya, adalah pertanian, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan serius.
“Seharusnya alokasi dana tersebut lebih tepat digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, bukan untuk fasilitas pejabat,” tegasnya.
Kini, aksi ‘bagi-bagi’ mobil dinas mewah ini tengah menjadi sorotan utama, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai prioritas anggaran dan sensitivitas pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo terhadap kondisi ekonomi rakyat.
