Tambang Emas Banyuwangi : Raden Teguh Firmansyah Menilai Pemkab Gagal Jalankan Amanat Konstitusi

Opini33 Dilihat
banner 468x60

 

 

banner 336x280

 

Insertnews.com //BANYUWANGI – Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, kembali melontarkan kritik keras terhadap Pemkab Banyuwangi terkait keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Baginya, aktivitas pertambangan yang sudah berjalan bertahun-tahun ini justru tidak memberi dampak berarti bagi kemajuan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

“Lihat saja datanya, PT BSI berhasil mencatat produksi kumulatif 1 juta ounces emas hingga tahun 2023. Angka yang fantastis! Tapi coba lihat Banyuwangi hari ini: apakah infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja kita sebanding dengan emas yang digali dari tanah kita sendiri? Di mana posisi Pemkab? Mereka ini kan jembatan antara pengelola tambang dan rakyat, tapi jembatannya kok terasa putus?” tegas Raden.

Ia menegaskan, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Ini bukan sekadar teks konstitusi, ini landasan negara. Jangan main-main dengan itu! Pertanyaannya: hasil ‘golden share’ itu kemana? Rakyat hanya jadi penonton, sementara segelintir elit menikmati hasilnya,” ujarnya.

Raden juga mengutip pemikiran Leo Tolstoy bahwa kebenaran itu sederhana dan jujur, sedangkan kebohongan selalu rumit. “Pemkab hari ini seperti terlalu sibuk dengan urusan seremonial, seolah berada di menara gading, jauh dari denyut nadi rakyat. Padahal masalah utama kita adalah disparitas – kesenjangan sosial yang semakin lebar. Banyak warga kita terpaksa merantau, pegiat UMKM berjuang sendiri tanpa dukungan nyata. Ini indikator bahwa kebijakan daerah belum berpihak pada rakyat,” lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Raden mendesak Pemkab Banyuwangi untuk berbenah total. “Cukup sudah pesta seremonial dan pencitraan. Kembalilah pada amanat konstitusi. Gunakan kekayaan alam untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang. Jika tidak, sejarah akan mencatat Pemkab Banyuwangi sebagai rezim yang gagal menjalankan mandat rakyat,” pungkasnya lantang.

Red.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *